BREAKING
Indeks
Nasional

Desakan DPR: Spekulan Masker Saat Erupsi dan Karhutla Harus Kena Sanksi Berat

Praktik spekulan masker di tengah bencana kembali menjadi sorotan nasional. Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Rivqy Abdul Halim, mendesak pemerintah memberikan sanksi tegas kepada pihak yang menimbun sekaligus menjual masker dengan harga jauh di atas kewajaran. Pernyataan itu disampaikan di Jakarta, Rabu (9/9/2026), menyusul laporan lonjakan harga saat situasi darurat seperti erupsi Gunung Anak Krakatau dan kebakaran hutan serta lahan.

Bagi pembaca di Medan dan Sumatera Utara, isu ini relevan karena wilayah ini kerap menghadapi kabut asap karhutla serta kebutuhan alat pelindung pernapasan saat kualitas udara menurun. Meski pernyataan legislator tersebut bersifat nasional, pola penimbunan dan permainan harga di marketplace berpotensi menimpa konsumen di mana saja, termasuk kota-kota di Sumut.

Laporan harga melonjak dalam hitungan jam

Menurut Rivqy Abdul Halim yang akrab disapa Gus Rivqy, sejumlah laporan masyarakat menyebut masker dengan jenis dan spesifikasi sama sebelumnya dijual puluhan ribu rupiah, lalu tiba-tiba mencapai ratusan ribu rupiah. Ada pula keluhan harga masih terbilang normal pada pagi hari, namun melonjak berkali-kali lipat menjelang sore.

Kondisi itu dinilai sangat merugikan warga yang sedang membutuhkan perlindungan kesehatan. Ketika abu vulkanik atau asap karhutla mengancam, masker bukan lagi barang pelengkap, melainkan kebutuhan mendesak. Kenaikan mendadak memaksa keluarga terdampak mengeluarkan biaya lebih besar hanya untuk mendapatkan barang yang seharusnya tersedia secara wajar.

Pesanan marketplace dibatalkan lalu dijual lebih mahal

Masalah tidak berhenti pada etalase harga. Konsumen yang sudah memesan melalui marketplace dilaporkan mengalami pembatalan sepihak. Barang sejenis kemudian muncul kembali dengan tagihan jauh lebih tinggi. Pola tersebut memperparah kelangkaan di tingkat pengguna akhir dan menimbulkan rasa tidak adil di tengah krisis.

Rivqy menekankan bahwa perilaku menaikkan harga secara tidak wajar saat erupsi Gunung Anak Krakatau atau karhutla harus dihentikan dengan penegakan hukum yang jelas. Ia berharap langkah tegas menciptakan efek jera agar praktik serupa tidak berulang pada bencana berikutnya.

Apa yang diharapkan dari pemerintah

Desakan legislator Komisi VI ini mengarah pada pengawasan distribusi, pemantauan harga, dan penindakan terhadap penimbun serta penjual yang memanfaatkan situasi darurat. Tanpa respons cepat, masyarakat terdampak erupsi maupun asap akan terus berada di posisi tawar yang lemah.

  • Pengawasan harga masker di toko fisik dan daring saat status bencana
  • Penindakan terhadap pembatalan pesanan yang diikuti penjualan ulang lebih mahal
  • Edukasi konsumen agar melapor bila menemukan indikasi penimbunan
  • Koordinasi antarinstansi agar stok kebutuhan dasar tetap mengalir

Di Medan, pengalaman musim asap pada tahun-tahun sebelumnya menunjukkan betapa cepatnya permintaan masker naik ketika polusi udara memburuk. Karena itu, sinyal dari DPR soal penindakan spekulan masker layak dicermati sebagai pengingat bagi pelaku usaha dan aparat di daerah agar pasar tetap terkendali.

Dampak sosial bagi warga terdampak bencana

Ketika harga pelindung pernapasan melonjak, kelompok berpenghasilan terbatas paling rentan. Mereka yang tinggal di zona terdampak erupsi atau kabut asap terpaksa memilih antara membeli masker mahal atau menahan diri tanpa perlindungan memadai. Situasi itu berisiko memperburuk beban kesehatan publik.

Gus Rivqy menilai belas kasihan semata tidak cukup. Yang dibutuhkan adalah kepastian bahwa negara hadir melindungi konsumen dari permainan harga di saat genting. Tindakan terhadap penjual dan penimbun diyakini dapat menekan spekulasi sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap mekanisme pasar darurat.

Sebagai penutup, desakan anggota DPR Fraksi PKB itu menegaskan satu hal: bencana bukan momentum untuk meraup untung berlebih dari kebutuhan dasar kesehatan. Pemerintah diminta bergerak cepat, transparan, dan konsisten agar masker tetap terjangkau bagi warga yang benar-benar memerlukannya, baik di kawasan terdampak langsung maupun di kota-kota lain yang ikut merasakan dampak asap dan debu vulkanik.

Sumber: Sindo News.

Tag: spekulan masker, DPR RI, Rivqy Abdul Halim, erupsi Anak Krakatau, karhutla, harga masker, penimbun masker, Komisi VI