Stabilitas harga beras kembali menjadi perhatian nasional setelah Ketua Umum Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (PERPADI) Sutarto Alimoeso menegaskan pentingnya kerja sama lintas lembaga. Pernyataan itu disampaikan di Jakarta, Sabtu (12/9/2026), di tengah bayang-bayang tekanan ekonomi global yang dinilai dapat merembet ke pasokan dan biaya distribusi beras di dalam negeri, termasuk yang dirasakan konsumen di kota-kota besar seperti Medan.
Menurut Sutarto, ketegangan geopolitik, proteksionisme perdagangan, serta gejolak harga energi dunia berpotensi mengerek risiko terhadap ketersediaan dan harga beras. Revisi proyeksi pertumbuhan ekonomi global pada 2026 mencerminkan ancaman eksternal terhadap neraca perdagangan, arus modal, dan nilai tukar. Ketiga faktor itu, ujarnya, ikut memengaruhi biaya input pertanian, logistik, serta daya beli rumah tangga terhadap beras.
Tekanan global menekan biaya produksi dan distribusi
Gangguan pasokan energi dan naiknya biaya logistik internasional dinilai dapat mendorong inflasi impor. Dampaknya tidak hanya pada harga akhir di pasar, tetapi juga pada struktur biaya penggilingan dan distribusi beras di berbagai wilayah. Ketika ongkos transportasi dan energi naik, rantai pasok dari penggilingan hingga pengecer menjadi lebih mahal.
Bagi pelaku penggilingan skala kecil, kondisi tersebut terasa lebih berat. Keterbatasan modal, teknologi, dan fasilitas pengeringan sudah menjadi tantangan sehari-hari. Kenaikan biaya energi dan angkutan dapat semakin menekan margin usaha mereka sehingga ruang manuver untuk menjaga pasokan stabil semakin sempit.
Fundamental domestik relatif aman, daya beli masih rentan
Dari sisi dalam negeri, Sutarto mengakui fundamental makroekonomi Indonesia relatif terjaga. Namun struktur pertumbuhan masih menghadapi pekerjaan rumah besar: menciptakan lapangan kerja formal yang berkualitas dan meningkatkan produktivitas. Tanpa perbaikan di dua sisi itu, ketahanan konsumsi rumah tangga terhadap kebutuhan pokok seperti beras bisa goyah.
Ia juga menyoroti penyusutan kelas menengah, pengangguran pada usia produktif, serta bertambahnya kelompok rentan. Kombinasi itu berpotensi menekan daya beli masyarakat. Jika konsumsi rumah tangga melemah, motor utama pertumbuhan ekonomi nasional ikut terdampak, dan sektor perberasan tidak lepas dari gejolak tersebut.
Nilai tukar dan likuiditas penggilingan saling terkait
Kenaikan biaya energi, perlambatan upah riil, terbatasnya lowongan formal, serta tekanan inflasi dapat menggerus kepercayaan pasar. Risiko arus modal keluar kemudian memberi tekanan pada nilai tukar rupiah. Bagi industri beras, pelemahan rupiah berarti biaya input impor naik dan likuiditas modal kerja penggilingan semakin ketat.
Di Medan dan wilayah Sumatera Utara pada umumnya, beras merupakan komoditas yang sangat sensitif terhadap perubahan biaya logistik antarpulau maupun antarwilayah. Meski pernyataan PERPADI bersifat nasional, stabilitas pasokan di pusat-pusat konsumsi daerah tetap bergantung pada kelancaran distribusi dan kesehatan usaha penggilingan di hulu.
Sinergi kebijakan jadi tumpuan pencegahan lonjakan harga
Sutarto menilai kunci utama mencegah lonjakan harga beras terletak pada sinergi lintas lembaga. Koordinasi antara pemangku kepentingan di bidang produksi, perdagangan, logistik, dan pengawasan pasar diperlukan agar risiko eksternal tidak langsung berubah menjadi gejolak harga di tingkat konsumen.
- Pemantauan biaya energi dan logistik yang memengaruhi rantai pasok beras
- Dukungan permodalan dan fasilitas bagi penggilingan skala kecil
- Jaga daya beli masyarakat melalui stabilitas makro dan kesempatan kerja
- Koordinasi data pasokan-distribusi agar respons kebijakan lebih cepat
Dengan pendekatan terpadu, tekanan dari volatilitas global diharapkan dapat diredam sebelum merembet ke harga eceran. Bagi pembaca di Medan, isu ini relevan karena fluktuasi harga beras nasional hampir selalu terasa di pasar tradisional maupun ritel modern setempat.
Ke depan, perhatian terhadap kondisi penggilingan, arus distribusi, dan daya beli rumah tangga tetap penting agar stabilitas harga beras tidak hanya menjadi wacana pusat, tetapi juga nyata di daerah. Langkah bersama antarlembaga dinilai PERPADI sebagai fondasi agar risiko eksternal tidak berubah menjadi beban konsumsi sehari-hari masyarakat.
Sumber: Sindo News.