Wacana pembatasan Pertalite kembali mengemuka di tingkat pusat. Pemerintah sedang menimbang skema penyaluran BBM bersubsidi dengan mengacu pada jenis kendaraan, bukan sekadar membiarkan semua pengendara mengakses harga yang sama di SPBU. Langkah ini relevan juga bagi warga Medan dan Sumatera Utara yang sehari-hari bergantung pada bahan bakar jenis tersebut.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa kebijakan itu ditujukan agar subsidi energi tidak dinikmati kelompok ekonomi atas. Ia menegaskan harga Pertalite maupun biodiesel tetap tidak dinaikkan, namun penyalurannya akan diprioritaskan pada kategori mobil tertentu.
Alasan pemilihan acuan jenis kendaraan
Menurut Airlangga, tipe kendaraan dinilai mencerminkan kelompok kesejahteraan atau desil masyarakat. Dengan begitu, pengawasan di SPBU diharapkan lebih mudah dibandingkan memverifikasi kondisi ekonomi setiap konsumen satu per satu di pompa bensin.
Pernyataan tersebut disampaikan saat ia ditemui di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat, 21 Agustus 2026. Ia menambahkan bahwa skema pembatasan masih akan dimatangkan agar pelaksanaannya berjalan tertib dan tidak menimbulkan kerancuan di lapangan.
Kaitan dengan data desil kesejahteraan
Pemerintah merujuk pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang membagi masyarakat ke dalam sepuluh desil. Desil 1 mewakili 10 persen penduduk dengan kesejahteraan terendah, sementara desil 9 dan 10 mencakup 20 persen kelompok dengan kesejahteraan tertinggi.
Sebelumnya, opsi pengetatan akses Pertalite bagi desil 9 dan 10 juga sudah dikaji. Tujuannya agar warga berkemampuan ekonomi lebih kuat beralih ke BBM nonsubsidi, sehingga konsumsi bahan bakar bersubsidi terkendali dan anggaran kompensasi energi lebih efektif.
Implikasi bagi pengendara di Medan dan Sumut
Bagi pemilik kendaraan di Medan, mulai dari pengemudi ojek daring, angkutan kota, hingga mobil pribadi, kejelasan kriteria jenis kendaraan yang masih boleh mengisi Pertalite menjadi hal krusial. Selama aturan final belum diumumkan, masyarakat diimbau mengikuti informasi resmi agar tidak terjebak spekulasi.
Pendekatan berbasis tipe kendaraan juga dinilai praktis di wilayah padat seperti Medan, di mana antrean SPBU relatif panjang. Petugas tidak perlu memeriksa status ekonomi setiap pembeli, melainkan dapat merujuk klasifikasi kendaraan yang ditetapkan pemerintah pusat.
- Subsidi tetap ada; fokusnya pada ketepatan sasaran.
- Harga Pertalite dan biodiesel tidak dinaikkan dalam penuturan pejabat terkait.
- Skema teknis masih dalam tahap pematangan.
Langkah berikutnya yang perlu dicermati
Hingga kini, detail daftar kendaraan yang masuk kategori prioritas belum dipublikasikan secara final. Pemerintah menyatakan akan menyempurnakan mekanisme agar penyaluran subsidi sejalan dengan data kesejahteraan dan kemampuan pengawasan di SPBU.
Pengendara di Sumatera Utara disarankan memantau pengumuman lanjutan dari kementerian terkait. Dengan komunikasi yang jelas, penyesuaian pola konsumsi BBM diharapkan berjalan tanpa gejolak di masyarakat yang masih membutuhkan harga bersubsidi.
Intinya, kajian pembatasan Pertalite lewat jenis kendaraan merupakan upaya menata ulang siapa yang paling layak menerima dukungan harga BBM, tanpa meniadakan akses bagi kelompok yang memang menjadi sasaran subsidi.
Sumber: Sindo News.