Ketua Harian PSI Ahmad Ali menyampaikan pandangan tegas soal orientasi berpolitik. Bagi politisi yang pernah dua periode duduk di Dewan Perwakilan Rakyat itu, mencari nafkah melalui jalur kekuasaan adalah jalan yang keliru. Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam rangkaian pelantikan pengurus DPP PSI periode 2025–2030 di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Jumat, 26 September 2025. Isu etika wakil rakyat ini relevan juga bagi pembaca di Medan dan Sumatera Utara yang menaruh harapan pada integritas pejabat publik.
Ali mengaku tidak pernah memusingkan besaran gaji sebagai anggota DPR. Setiap dana yang masuk ke rekening justru dialihkan untuk membiayai kunjungan ke daerah pemilihan di Sulawesi Tengah. Wilayah yang luas membuat biaya reses sering membengkak hingga dua kali lipat dari penghasilan resmi. Fasilitas negara, menurutnya, tidak cukup menutup seluruh kebutuhan menjangkau konstituen.
Orientasi pelayanan di atas perhitungan materi
Dalam penjelasannya, Ali menekankan bahwa politik seharusnya menjadi ruang pengabdian, bukan ladang penghidupan. Ia menolak menjadikan mandat rakyat sebagai instrumen memperkaya diri. Cara pandang itu membentuk gaya kerjanya selama satu dekade di parlemen dan menjadi penutup masa jabatan yang berbeda dari kebiasaan banyak politisi.
Ali memilih menulis permohonan maaf terbuka kepada masyarakat Sulawesi Tengah melalui media sosial. Ia meminta warga mengingatkan bila masih ada janji yang belum terpenuhi sepanjang sepuluh tahun mengemban amanah. Jabatan politik, bagi dirinya, bukan hanya mandat konstitusi, melainkan tanggung jawab yang kelak dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan.
Dari trauma Jakarta ke komitmen pendidikan daerah
Usai meninggalkan kursi DPR, Ali semakin leluasa menekuni kegiatan sosial. Fokus utamanya tertuju pada pendidikan dan bidang keagamaan. Pilihan itu berangkat dari pengalaman pribadi. Lahir di Desa Wosu, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, ia dulu gemetar membayangkan kuliah di Ibu Kota meski berasal dari keluarga berkecukupan. Yang menakutkan bukan biaya, melainkan rasa asing tanpa sandaran keluarga atau teman.
Trauma itu membentuk keyakinannya hari ini: banyak anak daerah mengubur cita-cita besar karena takut menghadapi lingkungan baru, bukan semata-mata karena miskin biaya. Melalui Yayasan Insan Cita Indonesia, ia mendorong program pendidikan, termasuk pesantren gratis bagi penghafal Al-Quran dengan pengajar yang diseleksi berdasarkan kapasitas keilmuan, serta jalur beasiswa ke jenjang lebih tinggi.
Beasiswa, umrah imam, dan renovasi masjid
Hingga saat ini, sekitar 107 penerima manfaat telah dibantu menempuh pendidikan sarjana, magister, hingga doktor. Ali menegaskan tidak pernah mempersyaratkan mereka bergabung dengan partai atau bekerja untuk kepentingannya. Beasiswa dipandang sebagai investasi jangka panjang yang buahnya kembali ke masyarakat.
- Sekitar 107 penerima dukungan pendidikan formal berjenjang
- Sekitar 700 imam masjid di Sulawesi Tengah diberangkatkan umrah
- Sekitar 200 masjid mendapat bantuan renovasi
Komitmen keagamaan dilanjutkan dengan mendirikan Ahmad Ali Center agar kegiatan sosial tidak bergantung pada satu individu. Lembaga itu diposisikan terpisah agar program tetap berjalan berkelanjutan. Prinsip yang ia pegang sederhana: sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain.
Refleksi bagi pemilih dan wakil rakyat di daerah
Bagi masyarakat Medan dan Sumut, narasi Ali menjadi pengingat bahwa ukuran keberhasilan politisi tidak berhenti pada seremoni atau popularitas sesaat. Keterbukaan mengakui kekurangan, penolakan menjadikan politik sebagai sumber nafkah, serta konsistensi pada pendidikan dan layanan keumatan menawarkan tolok ukur yang bisa ditagih ke para wakil di berbagai tingkatan.
Ali tidak memamerkan daftar prestasi sebagai penutup karier parlemen. Ia justru menempatkan diri sebagai pihak yang siap dikoreksi publik. Model komunikasi itu, jika diikuti lebih luas, berpotensi menekan jarak antara janji kampanye dan realitas pelayanan. Pada akhirnya, kepercayaan publik tumbuh dari bukti pengabdian, bukan dari perhitungan gaji atau fasilitas jabatan.
Sumber: Tempo.